Categories
Teknologi

Rugikan Operator dan Konsumen, BPKN Desak Pelaku Usaha RT RW Net Patuhi Regulasi Kominfo

petbody.us, Jakarta – Belakangan ini, praktik ilegal RT RW Net kembali marak, yang tidak hanya berdampak pada penyedia jasa telekomunikasi (Telecommunication Service Provider), namun juga berdampak buruk pada konsumen tanah air.

Heru Sutadi, Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang dikenal dengan sebutan Pemantau Telekomunikasi menilai keberadaan dan merebaknya praktik ilegal RT RW Net bisa menimbulkan masalah bagi konsumen.

Karena penyelenggara RT RW Net tidak memiliki izin, kualitas layanan (QoS) tidak dapat dijamin.

“Demi melindungi pengguna telekomunikasi Indonesia, BPKN meminta penyelenggara pelaksanaan RT RW Net ilegal untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika,” kata Heru dalam keterangannya kepada Berita (Kemenkominfo). kata Heru dalam keterangannya, Rabu (24 April 2024).

Sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia, semua penyelenggara jasa telekomunikasi (internet) baik kabel maupun nirkabel harus mengajukan izin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengatur penjualan kembali (resale) penyedia jasa telekomunikasi kini telah memfasilitasi kelanjutan aktivitas penyedia jasa RT RW Net yang sudah beroperasi sebelumnya.

Aturan kebijakan reseller ini salah satunya adalah penyelenggara RT RW Net harus mencantumkan nama operator yang bekerja sama.

Tujuannya untuk memudahkan pengecekan QoS operator telekomunikasi yang menjadi mitra penyelenggara RT RW Net, jelas Heru.

Apabila penyelenggara jasa RT RW Net tetap ingin melanjutkan usahanya tanpa menyebutkan nama mitra operasinya, dapat meminta izin jasa telekomunikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Saat ini pengajuan izin telekomunikasi di Kominfo mudah dan cepat, tambah Heru.

Heru mengatakan, apa yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah untuk menjamin hak dan tanggung jawab berbagai pihak, antara lain operator telekomunikasi, pelaku usaha, RT RW Net, dan masyarakat.

“Karena ilegal dan tidak berizin, penyelenggara RT RW Net tidak bisa memberikan perlindungan kepada penggunanya. Karena regulator tidak bisa menertibkan penyelenggara RT RW Net ilegal, karena tidak ada yang memantau kualitas layanan yang diterima masyarakat.” Pengenalan RT RW Net itu memiliki dampak yang signifikan terhadap pengguna,” jelasnya.

Karena merugikan konsumen dan melanggar undang-undang telekomunikasi, Heru mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pihak berwenang dapat menegakkan hukum terhadap pedagang ilegal RT RW Net.

Dalam Pasal 47, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Berdasarkan Pasal 55(1) KUHP, pelaku RT RW Net dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1,5 miliar.