petbody.us, Jakarta – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyebutkan sejak 2018 hingga 2023, lebih dari 1,8 juta anak Indonesia belum mendapatkan vaksinasi rutin secara lengkap. Situasi ini mengakibatkan berbagai kasus dan keadaan darurat (CLB) penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti campak, difteri, polio, dan pertusis 100 hari (PPI) terjadi di beberapa daerah pada tahun lalu.
Jumlah pasiennya pun tidak main-main. Sebanyak 136 kasus campak, 103 kasus difteri, delapan kasus polio, 14 kasus tetanus, dan 149 kasus batuk rejan 100 hari.
Prima Yosefina, Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan RI, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini, terutama mengingat agenda vaksinasi global untuk menghilangkan polio dan menghilangkan campak dan rubella pada tahun 2026.
Ia khawatir agenda global tersebut tidak akan tercapai. Seperti dikutip dari situs Sehat Negeriku pada Rabu 19 Maret 2024, “Jika tidak ada kemajuan di bidang ini, mungkin mimpi ini hanya sekedar mimpi.”
Menurut Prima, masih banyak anak yang belum mendapatkan vaksinasi karena beberapa alasan. Hasil UNICEF dan AC Nielsen pada kuartal kedua tahun 2023 menunjukkan bahwa 38 persen orang tua menghindari vaksinasi pada anak kecil mereka karena takut menerima banyak vaksin atau suntikan berulang kali. Padahal, lanjut Prima, imunisasi ganda sudah dilakukan di banyak negara dan cukup aman.
Dan yang lebih meresahkan lagi, keengganan orang tua untuk memvaksinasi anak mereka bukan didasarkan pada pengalaman mereka sendiri, namun berdasarkan apa yang dikatakan orang lain.
Sementara itu, sekitar 12 persen mengaku khawatir dengan efek samping vaksin. Kekhawatiran ini didukung oleh 40 persen dari total responden yang menolak memberikan vaksinasi kepada anaknya.
Memperkuat strategi imunisasi rutin sangat penting untuk mengurangi jumlah anak yang tidak menerima vaksinasi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat sisi suplai, antara lain penyiapan vaksin dan logistik, kesiapsiagaan wilayah, vaksinasi, imunisasi booster massal (MRI), kualitas tenaga kesehatan, registrasi dan pelaporan.
Pemberdayaan juga harus dilaksanakan secara proaktif melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran, pemberdayaan masyarakat dan keterlibatan lintas sektoral. Ketua Pokja Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Profesor Hartono Gunardi menekankan perlunya vaksinasi ulang untuk melengkapi vaksinasi yang tertunda pada anak.
Dalam praktiknya, imunisasi catch-up dapat dilakukan dengan memberikan imunisasi tanpa mengulangi atau menerapkan program suntikan ganda yang terbukti aman dan efektif.
Menurut Profesor Hindra Irawan Satari, Ketua Komisi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), Indonesia telah melaksanakan program vaksinasi anak dengan memberikan 450 juta suntikan vaksin kepada 5 juta anak setiap tahunnya. Tingkat pelaporan efek samping imunisasi masih rendah dibandingkan negara lain, yang menunjukkan bahwa imunisasi aman.
Bahkan, keamanan ini juga berlaku untuk beberapa suntikan, dan berbagai penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang signifikan terhadap frekuensi KIPI atau efek samping pasca imunisasi. Menurut dia, meski ada kasus KIPI, namun jumlahnya sangat sedikit.